Malang, Suaragong – KPU Kota Malang mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi potensi masalah yang mungkin muncul dalam Pilkada serentak tahun 2024. Pada Jumat (23/08/2024), mereka mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) khusus untuk membahas mitigasi kerawanan yang bisa terjadi saat pilkada nanti.
Dalam rapat tersebut, KPU Kota Malang mengundang beberapa ahli untuk memberikan pandangan dan sosialisasi terkait isu-isu yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
Ali Akbar, yang merupakan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Malang, menjadi salah satu pembicara utama. Ia menekankan bahwa penting bagi KPU untuk memahami dan mengelola indeks kerawanan yang mungkin terjadi.
Indeks ini menggambarkan potensi masalah yang bisa muncul selama Pilkada. Seperti politik uang, ketidaknetralan ASN, dan keterlibatan mantan narapidana. Menurut Ali, memahami risiko ini sangat penting agar KPU bisa mengambil langkah preventif yang tepat.
Ali juga menjelaskan bahwa untuk mengatasi potensi masalah ini, KPU Kota Malang perlu melakukan analisis yang mendalam. Serta mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk narasumber yang hadir dalam rakor tersebut.
“Sosialisasi terkait indeks kerawanan yaitu mengenai apa saja yang menjadi potensi. Untuk perlu kami kelola dan analisa bersama kita jadikan satu di mitigasi kerawanan yang ada di Kota Malang. Maka dari itu dalam melakukan mitigasi kami perlu masukan dari narasumber.” Ungkapnya.
Mitigasi yang tepat dianggap sebagai kunci untuk mencegah masalah besar agar tidak terjadi saat pilkada nanti. Harapannya, dengan langkah-langkah ini, Pilkada 2024 bisa berjalan lancar tanpa ada kerusuhan atau masalah serius.
Belajar dari Pengalaman
Selain itu, Ali juga menyoroti pengalaman dari pemilu sebelumnya pada Bulan Februari Tahun 2024. Dimana banyak petugas pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan. Menanggapi hal ini, KPU Kota Malang akan mengambil langkah-langkah antisipatif. Seperti memberikan vitamin kepada petugas KPPS agar mereka tetap fit selama bertugas.
Mereka juga berencana untuk lebih selektif dalam perekrutan petugas, terutama terkait usia. Ali menjelaskan bahwa batas usia untuk petugas Pilkada nantinya mungkin akan diperketat. Meskipun secara tidak langsung, KPU akan mempertimbangkan kondisi fisik calon petugas berdasarkan kebijaksanaan lokal.
“Nanti kami berikan vitamin agar kuat. kami benar-benar meminimalisir batas usia. Bukan secara tekstual tapi setidaknya kami paham kondisi di lapangan di wilayah. Kami belum tahu perekrutan KPPS, makanya kami secara kearifan lokal akan menyeleksi terkait dengan umur.” Pungkasnya.
Baca juga: KPU Kota Malang Gelar Sosialisasi untuk Calon Pilkada 2024
Dengan persiapan yang matang, KPU Kota Malang berharap bisa mengantisipasi segala bentuk kerawanan yang mungkin muncul. Serta memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan aman dan tertib.
Langkah-langkah mitigasi Pilkada 2024 ini diharapkan dapat mengurangi risiko masalah serius. Sehingga proses demokrasi di Kota Malang bisa berlangsung dengan baik. (rfr)