MALANG, SUARAGONG.COM – Kota Malang menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur dengan tingkat kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang. Bahkan, secara nasional, Kota Malang berada di peringkat ke-84 dalam daftar daerah rawan terkait proses pemilihan ini. Oleh karenanya, Bawaslu Kota Malang mengadakan Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Ahmad Ali Imron, Koordinator Humas dan Media Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, menjelaskan bahwa kerawanan ini diprediksi terjadi pada dua tahap utama: tahap kampanye dan tahap penghitungan suara atau tungsura.
“Indeks kerawanan tertinggi memang ada pada tahapan kampanye dan tungsura.” Ungkap Ali saat diwawancarai Sabtu (9/11/2024).
Menurut Ali, pada tahap kampanye, ada beberapa aspek yang rentan memunculkan masalah di Kota Malang. Di antaranya adalah kampanye hitam (black campaign), disinformasi, ujaran kebencian, serta praktik politik uang (money politic) yang menjadi perhatian serius.
“Money politic memang cukup tinggi di Kota Malang dibandingkan daerah lain. Biasanya, praktik ini sering terjadi pada tahapan kampanye dan masa tenang, hal ini pernah kami lihat di pilkada sebelumnya.” Jelasnya.
Ali menambahkan, pada tahap penghitungan suara juga terdapat sejumlah kerawanan. Salah satunya adalah potensi manipulasi data hasil pemungutan suara.
“Dalam tahap penghitungan, manipulasi data hasil pungutan suara sering terjadi dan ini menjadi perhatian utama kami.” Katanya.
Kerawanan Penggunaan Media Sosial
Selain itu, Ali juga menyoroti kerawanan dalam penggunaan media sosial. Banyak pelanggaran yang terjadi dalam bentuk kampanye hitam, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang salah melalui media sosial.
“Media sosial sering kali menjadi platform untuk kampanye hitam dan ujaran kebencian, terutama selama masa kampanye.” Tambah Ali.
Di tingkat nasional, Jawa Timur termasuk dalam lima provinsi dengan indeks kerawanan tinggi. Provinsi lainnya yang juga rawan adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.
“Jawa Timur sendiri berada di urutan ketiga dalam daftar provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi.” Jelas Ali lebih lanjut.
Ali mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. Menurutnya, media massa memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi yang dapat membantu menjaga kelancaran dan keamanan proses pemilihan.
“Kami berharap media bisa bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pilkada, khususnya di Kota dan Kabupaten Malang.” Ujarnya.
Baca juga: Deklarasi Pilkada Damai: Bawaslu Ajak Masyarakat Berpartisipasi di Pilkada 2024
Konsolidasi Media: Sinergi Bawaslu dan Media
Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan antisipasi terhadap potensi kerawanan ini, Bawaslu Kota Malang mengadakan acara Konsolidasi Media yang berlangsung di Latar Ijen, Malang, Sabtu (9/11/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi yang lebih erat antara Bawaslu dan media dalam memperkuat pemberitaan terkait pengawasan Pilkada 2024.
Pada acara tersebut, Ali kembali menekankan pentingnya peran media dalam meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul selama proses pemilihan. Media, menurutnya, memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat memahami setiap tahapan dalam Pilkada.
“Dengan dukungan media, kita berharap masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai setiap tahapan Pilkada, serta mampu menghindari disinformasi.” Tegasnya.
Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan indikasi pelanggaran, baik di tahap kampanye maupun tahap penghitungan suara. Partisipasi aktif masyarakat ini dianggap penting untuk menciptakan Pilkada yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya.
Pilkada 2024 ini diperkirakan akan menjadi salah satu pemilihan terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan ribuan calon kepala daerah yang berkompetisi di seluruh penjuru negeri. Ali menyadari bahwa tantangan di lapangan tidaklah mudah, apalagi dengan maraknya praktik kampanye negatif yang dapat merusak esensi demokrasi.
“Pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik, bukan hanya untuk kemenangan sesaat. Karena itu, kita semua harus berupaya menjadikannya proses yang jujur dan adil.” Tutup Ali.
Dengan persiapan matang dan dukungan dari berbagai pihak, harapannya Kota Malang bisa melaksanakan Pilkada 2024 dengan lebih aman dan terhindar dari berbagai bentuk kerawanan yang telah diantisipasi. (rfr)
Baca Berita Terupdate lainnya melalui google news
