Satpol PP Kabupaten Malang Tertibkan 54 Reklame Tak Berizin

Malang, Suaragong.com – Puluhan reklame tak berizin yang masih terpampang di berbagai titik di Kabupaten Malang akhirnya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Reklame yang telah habis masa berlaku pajaknya seharusnya dicabut oleh pemasang iklan. Namun, banyak pihak yang tidak mematuhi aturan tersebut, sehingga Satpol PP turun tangan untuk melakukan penertiban.

Satpol PP Kabupaten Malang Bersihkan 54 Reklame Tak Berizin

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan terakhir, sebanyak 54 reklame telah ditertibkan. Data tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Desember 2024. Namun, karena keterbatasan personel dan adanya pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), penertiban baru dapat dilakukan pada Januari 2025.

“Karena keterbatasan anggota dan bersamaan dengan pengamanan Nataru, akhirnya penertiban molor dan baru bisa kami laksanakan bulan ini,” ujar Firmando saat ditemui beberapa waktu lalu.

Fokus Penertiban di Jalan Protokol

Reklame yang ditertibkan mayoritas berupa iklan perumahan dari pengembang (developer), terutama jenis iklan insidentil yang tidak memerlukan izin tetapi tetap harus membayar pajak. Bentuk reklame yang paling sering ditemukan adalah spanduk dan baliho. Sesuai aturan, begitu masa berlaku pajaknya habis, reklame tersebut harus segera diturunkan.

Lokasi penertiban terbanyak berada di jalan-jalan protokol Kabupaten Malang, seperti di wilayah Kepanjen dan Gondanglegi. Firmando menjelaskan bahwa kendala utama dalam penertiban reklame adalah adanya reklame yang pajaknya sudah kedaluwarsa tetapi masih memiliki izin yang aktif.

“Kalau yang seperti itu, tidak langsung kami tertibkan. Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat daerah lain. Seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk memastikan status perizinannya,” tambahnya.

Baca Juga : Satpol PP Kabupaten Malang Siap Tertibkan PKL Bandel di Jalan Protokol

Regulasi Pajak dan Upaya Optimalisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terdapat beberapa jenis reklame yang dikecualikan dari pajak. Beberapa di antaranya adalah reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, reklame dalam kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak bersifat komersial. Serta reklame yang mendukung program pemerintah daerah.

Sementara itu, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Mandiri (Sipanji) Kabupaten Malang, target penerimaan pajak reklame tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 4,92 miliar. Hingga 18 Januari 2025, realisasi penerimaan pajak reklame baru mencapai Rp 430,68 juta atau sekitar 8,74 persen dari target.

Baca Juga  : Satpol PP Kabupaten Malang Siap Tertibkan PKL Bandel di Jalan Protokol

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara, mengakui adanya tantangan dalam mencapai target pajak reklame. Salah satu hambatannya adalah masih adanya penyelenggara reklame yang belum mendaftarkan atau membayar pajaknya tetapi sudah memasang iklan.

“Namun, kami terus bersinergi dengan perangkat daerah lain untuk mengejar target tersebut. Kami bekerja sama dengan DPMPTSP agar izin reklame bisa diproses lebih cepat, sehingga pajaknya dapat segera masuk. Selain itu, koordinasi dengan Satpol PP juga diperkuat untuk menertibkan reklame yang masa pajaknya sudah habis,” pungkasnya.

Dengan upaya penertiban yang terus dilakukan, diharapkan kesadaran para pemasang iklan meningkat, sehingga reklame yang tidak berizin dapat diminimalkan dan target penerimaan pajak daerah bisa tercapai secara optimal. (nif/aye)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News