Malang, Suaragong.com – Layanan kesehatan juga menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Malang pada tahun 2025. DPRD Kota Malang meminta agar Pemkot Malang fokus pada pendataan Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang untuk tahun 2025.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi UHC. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap warga Kota Malang dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai.
“Anggaran yang diprioritaskan untuk 2025 mencakup salah satunya layanan kesehatan. Program di bidang kesehatan tetap dilanjutkan, dan UHC tetap menjadi fokus kami,” ujarnya.
Amithya, yang biasa dipanggil Mia, menambahkan bahwa dalam APBD Kota Malang, alokasi dana untuk merealisasikan UHC pada tahun 2024 mencapai Rp 170 miliar. Kota Malang secara resmi telah mencatatkan cakupan kesehatan semesta atau UHC sebesar 106 persen, namun cakupan yang ada saat ini baru mencapai 94 persen.
“Target untuk UHC adalah 106 persen, namun yang terwujud baru 94 persen. Ini terdiri dari beberapa segmen, seperti PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah), hingga mandiri,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan bahwa dana PBID yang ada tidak akan cukup untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Malang jika mengacu pada anggaran 2024. Anggaran perlu ditambah agar target 100 persen UHC dapat tercapai.
Masyarakat Kota Malang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ini adalah komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.
Baca Juga : Pemkot Malang Gelar Gerak Pangan Murah untuk Stabilitas Harga Menjelang Nataru 2025
Jangan Lupa ikuti terus Informasi, Berita artikel paling Update dan Trending Di Media Suaragong !!!. Jangan lupa untuk ikuti Akun Sosial Media Suaragong agar tidak ketinggalan di : Instagram, Facebook, dan X (Twitter). (Fat/Fz/Sg).
