Pemprov Jatim Gencar Cegah PMK: Vaksinasi Masif dan Kebijakan Ketat untuk Lindungi Ternak

BATU, SUARAGONG.COM – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang lagi merebak pada hewan ternak jadi perhatian serius Pemprov Jawa Timur. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, langsung terjun ke lapangan buat cek kondisi peternakan sapi di Kandang Komunal UPT Pakan Ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (11/1/2025). Ini semua dilakukan untuk memastikan supaya PMK nggak makin parah dan menyebar ke lebih banyak hewan ternak di Jawa Timur.

Peninjauan dilakukan untuk mengantisipasi PMK agar tidak semakin meluas menjangkit hewan ternak di Jawa Timur.

Langkah-langkah Antisipasi PMK dari Pemprov Jatim

Adhy nggak main-main dalam menanggapi wabah ini. Dia menegaskan kalau Pemprov Jatim sudah ambil langkah preventif dengan memperketat kebijakan lalu lintas perdagangan hewan ternak, seperti sapi. Selain itu, mereka juga fokus pada kebersihan kandang dan lingkungan sekitar yang dibersihin pake cairan disinfektan. Nggak cuma itu, mereka juga siapin vaksinasi buat ternak yang sehat sebagai tindakan pencegahan PMK.

“Kita benar-benar mengantisipasi PMK dengan dimulai dengan memperketat kebijakan jalur lali lintas perdanganan sapi serta hewan ternak lainnya, membersihkan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan serta pemberian vaksinasi kepada ternak sehat sebagai langkah pencegahan”, jelas Adhy.

Baca juga: SDN Lowokwaru 3 Kota Malang Laksanakan Program MBG

Koperasi SAE Pujon Jadi Contoh Pemberian Vaksin Mandiri

Karena PMK bisa sangat merugikan peternak, Adhy juga ngajak seluruh koperasi ternak buat mulai vaksinasi mandiri, seperti yang udah dilakuin Koperasi SAE Pujon. Menurutnya, langkah ini bisa jadi contoh buat koperasi-koperasi ternak lain agar bisa bareng-bareng nanganin wabah PMK dengan cara yang lebih masif dan cepat.

Memang, koperasi yang terorganisir bisa lebih cepat bergerak dan langsung ngasih perhatian lebih pada hewan ternak yang terinfeksi.

“Ketika wabah PMK kembali melonjak, koperasi langsung memberikan vaksinasi dan vitamin kepada hewan ternak sapi”, tuturnya.

“Koperasi mengurus dan anggota memelihara hewan yang sudah sehat. Sedangkan kepemilikan sapi pribadi, vaksin masih tetap menjadi tanggung jawab kami”, imbuhnya.

Baca juga: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Malang Sepanjang 2024

Pemerintah Siapkan Vaksin dalam Jumlah Besar

Adhy juga ngasih info soal vaksin yang udah disiapkan buat menanggulangi wabah PMK. Saat ini, Pemprov Jatim udah punya 25 ribu vaksin yang sedang berjalan. Ditambah lagi, ada 325 ribu vaksin dari APBD dan 1,4 juta vaksin dari Kementerian Pertanian. Meskipun kebutuhan vaksin untuk seluruh populasi ternak bisa mencapai 6-7 juta, mereka bakal terus mendistribusikan vaksin secara masif seiring dengan meningkatnya kasus PMK.

“Memang kebutuhan vaksinasi 6-7 juta vaksin. Akan kami masifkan seiring dengan terjadinya peningkatan PMK”, ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Indonesia akan Siapkan BBM Baru B40

Data Kasus PMK di Jatim: Masih Terkendali

Adhy juga kasih update soal jumlah kasus PMK di Jatim. Sejak 1 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025, tercatat ada 11.317 sapi yang terinfeksi. Namun, dia bilang kalau angka ini masih terbilang rendah, karena cuma sekitar 3% dari total populasi sapi di Jatim. 70% dari kasus PMK udah dalam proses penyembuhan, 22% sembuh total, dan sisanya terpaksa dipotong atau mati.

“Ini belum besar karena prosentase 3% dari populasi”, ujarnya.

Baca juga: Viral Koin Jagat

Pemprov Jatim Tinjau Kebijakan Penutupan Pasar Hewan

Terkait kebijakan penutupan pasar hewan selama 14 hari, Adhy bilang kalau ada tiga kabupaten yang udah terapkan kebijakan ini, yaitu Tulungagung, Situbondo, dan Ponorogo. Meskipun begitu, Pemprov Jatim masih belum mengambil langkah serupa di level provinsi karena masih mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Pemprov bakal terus mencari solusi agar ekonomi tetap jalan, tapi PMK bisa dikendalikan dengan baik.

Dengan langkah-langkah preventif ini, Pemprov Jatim berharap bisa meminimalisir dampak dari penyakit ini dan memastikan sektor peternakan tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu perekonomian masyarakat.

“Pemprov belum sampai ke sana. Sebab, masih mempertimbangkan ekonomi masyarakat dan masih ada langkah lain untuk mencegah PMK. Semua harus berseiring mengatasi penyakit namun ekonomi juga harus tetap bergeliat”, tegasnya. (wahyu/dny)

Baca Artikel Berita Terupdate Lainnya dari Suaragong di Google News