Gaes !!! Waspada Terhadap DBD, Dinkes Kota Malang Minta Masyarakat Lakukan Antisipasi

FT : Terima Dua Pengaduan, Bawaslu Laporkan Dugaan Akun Palsu Paslon Probolinggo, Memo X Bawaslu Kota Probolinggo memberikan warning masa kampanye masih panjang, yakni kurang satu bulan lebih. Sehingga akan mengundang semua pasangan calon dan tim pemenangan untuk mengingatkan dan menekankan kembali soal aturan kampanye. Termasuk, upaya menertibkan kegiatan kampanye harus memiliki surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) kepada kepolisian dengan tembusan ke KPU dan Bawaslu. “Terkait dugaan pelanggaran tim kampanye yang mengintimidasi anggota Pengawas Kelurahan, tetap proses lanjut. Kami masih kumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan proses pelanggaran tersebut,”ujar Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, Minggu (20/10/2024). Johan Dwi Angga mengatakan, selama masa kampanye Pilwali Kota Probolinggo 2024, Bawaslu Kota Probolingo baru menerima dua aduan atau laporan. Mulai laporan dugaan pelanggaran kampanye hingga laporan akun palsu salah satu calon Wali Kota Probolinggo. Dugaannya, soal laporan adanya akun palsu yang mengatasnamakan Calon Wali Kota Probolinggo, Sri Setyo Pertiwi. Kemudian, laporan dugaan pelanggaran saat kampanye salah satu paslon. “Semua aduan atau laporan itu sudah kami terima dan tindaklanjuti,” tandasnya. Terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Ade Nurwahyudi mengatakan, tindak lanjutnya laporan adanya akun palsu calon wali kota sudah dilaporkan ke Polda Jatim. Karena, pembuatan akun palsu di media sosial sudah masuk tindak pidana ITE yang bisa diproses langsung oleh kepolisoan. Sedangkan, laporan soal dugaan pelanggaran kampanye tidak dapat dilanjutkan. Karena, laporan tidak cukup bukti formil dan materil. “Semua laporan pasti kami tindak lanjuti. Jika cukup bukti formil dan materil, pasti diproses lebih lanjut. Kecuali sudah masuk pelanggaran pidana, bisa langsung dilaporkan ke kepolisian, seperti adanya akun palsu di media sosial,”tuturnya. Sementara, soal izin tempat berlangsungnya kampanye di dua tempat, yakni GOR Mastrip dan Satdion Bayuangga Kota Probolinggo, Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal memastikan dari hasil rakor, tidak ada perubahan. Termasuk pedoman teknis kampanye tidak ada yang direvisi. “Hasil rakor tetap sama, tidak ada perubahan. Disepakati rapat umum tidak diadakan di stadion dan alun-alun kota,” jelasnya. Meresponnya, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa mengatakan, sejauh ini ada dua tim paslon yang mengajukan izin penggunaan gedung aset Pemkot untuk menjadi tempat rapat umum. Yakni, paslon nomor urut 4 yang mengajukan izin penggunaan Stadion Bayuangga. Kemudian, paslon nomor urut 3 mengajukan izin menempati gedung Gor Mastrip, untuk rapat umum. “Dari pengajuan izin dua tim paslon itu, hanya izin penggunaan fasilitas Gor Mastrip yang diterbitkan. Sedangkan, penggunaan stadion untuk rapat umum tidak diizinkan,” katanya. Begitu juga, pengajuan izin penggunaan stadion untuk rapat umum tidak diberikan sesuai rapat koordinasi (rakor) KPU Kota Probolinggo, telah disepakati rapat umum tidak menggunakan stadion atau alun-alun. Sehingga, pengajuan izin penggunaan alun-alun dan stadion tidak disetujui. “Sesuai rakor awal KPU, termasuk rakor terakhir KPU Kota, disepakati semua dan LO paslon, rapat umum tidak diadakan di stadion dan alun-alun,”pungkas Rachmadeta Antariksa.(hud)./sc : Fat/Pers