DPRD Kota Batu Bahas 27 Poin Penting R-APBD 2025 Kota Batu
Hasan Abdillah menegaskan bahwa secara prinsip DPRD menyetujui agar R-APBD 2025 segera dibahas oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu. Namun, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, salah satunya adalah terkait alokasi anggaran. “Secara umum, kami menyetujui R-APBD 2025 untuk segera dibahas. Namun, ada 27 poin yang perlu perhatian lebih, seperti penambahan belanja infrastruktur dan perubahan Perda Parkir,” ujarnya.
Salah satu isu penting yang disoroti adalah alokasi belanja modal yang terbilang minim, sekitar Rp 74,7 miliar, jika dibandingkan dengan total belanja daerah. Menurut DPRD, belanja modal sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.
“Belanja modal sangat penting untuk mendukung infrastruktur yang mendesak. Kami mengusulkan agar Pemkot Batu memperbesar porsi belanja modal, terutama untuk proyek-proyek strategis, seperti peningkatan fasilitas publik di destinasi wisata dan perbaikan akses jalan antar wilayah,” terang Hasan.
Perbaikan Pengelolaan Parkir dan Peningkatan PAD
Hasan juga menyoroti pengelolaan parkir di Kota Batu yang masih dinilai tidak profesional. Meskipun jumlah wisatawan terus meningkat, pemasukan dari retribusi parkir masih sangat minim. DPRD menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem manajemen parkir, termasuk pengelolaan petugas parkir dan wilayah parkir, serta perlunya edukasi terkait sikap petugas.
“Pengelolaan parkir perlu diperbaiki. Sistem manajemennya harus lebih baik, terutama terkait petugas parkir, wilayah parkir, dan ketertiban dalam pemberian karcis. Kami juga mendorong perubahan Peraturan Walikota tentang parkir di tepi jalan umum dari bruto menjadi netto,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti kurang maksimalnya program pembangunan yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya bagi UMKM. Menurut Hasan, langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk mendukung UMKM agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Kota Batu.
“Prioritas program pembangunan untuk UMKM harus lebih nyata dan terfokus. Kami berharap langkah-langkah konkret diambil untuk mempercepat pemulihan ekonomi bagi UMKM, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kota Batu,” tambahnya.
Peningkatan Anggaran Lingkungan Hidup
Sebagai daerah wisata yang sangat bergantung pada kelestarian alam, DPRD meminta agar anggaran untuk program pelestarian lingkungan ditingkatkan. Program seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi air harus menjadi prioritas.”Sebagai daerah wisata, pelestarian lingkungan harus menjadi fokus. Kami mendorong Pemkot Batu untuk meningkatkan anggaran untuk program-program pelestarian alam, seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi air,” ujarnya. Selain itu, DPRD juga meminta agar pembangunan infrastruktur di Kota Batu dilakukan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
Sinergi dengan Pembangunan Nasional
Sebelumnya, dalam penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2025, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah. Mulai dari Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan. “Tema dan sasaran pembangunan Kota Batu untuk 2025 harus memperhatikan kebijakan pembangunan nasional. Serta Rencana Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2023-2026,” ungkap Aries.
Dengan tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, Pemberdayaan Desa, dan Daya Saing Ekonomi,” Pemkot Batu diharapkan dapat mengintegrasikan kebutuhan masyarakat. Terutama dengan pembangunan yang berkelanjutan. (Mf/Aye/Sg).
Baca Juga : Gaes !!! Proses PAW Empat Anggota DPRD Kota Batu Tunggu SK Pj Gubernur Jatim