Gaes !!! Kesejahteraan Guru Honorer Jadi Prioritas Paslon Gunawan HS – Dokter Umar Usman

Malang, Suaragong – Kesejahteraan guru honorer bukan lagi sekadar angan-angan jika Kabupaten Malang dipimpin oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Gunawan HS dan Dokter Umar Usman (GUS). Menurut Abah Gun, sapaan akrab Gunawan, kesejahteraan guru honorer adalah prioritas utama yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. “Guru honorer harus diprioritaskan dari segala aspek, terutama dari sisi kesejahteraan,” tegas Abah Gun.

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan dan Mutu Pendidikan

Abah Gun menekankan pentingnya kesejahteraan guru sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Kesejahteraan yang kurang memadai, terutama bagi guru honorer yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Berdampak pada motivasi dan kualitas pengajaran mereka.

“Tugas mereka sangat berat, dan saya kira selama ini pemerintah daerah belum cukup memberikan perhatian kepada mereka,” ujar Abah Gun pada Minggu (27/10/2024).

Ia menambahkan, kesejahteraan guru yang minim dapat mengganggu fokus dan ketenangan dalam mengajar, terutama ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi. “Jika kesejahteraan guru saja masih minim, bagaimana mereka bisa mengajar dengan tenang saat beban utang dan kebutuhan rumah tangga belum terpenuhi?” jelasnya.

Program Pintar Gemilang dan Beasiswa untuk Pendidikan Lebih Baik

Melalui program Pintar Gemilang. Abah Gun berkomitmen menyediakan fasilitas pendidikan gratis. Bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Malang. Selain itu, pasangan GUS ini juga akan memberikan 1000 beasiswa sarjana untuk santri dan 1000 beasiswa sarjana bagi anak-anak buruh, petani, dan nelayan.

“Dengan program beasiswa ini, kami berharap dapat membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Malang,” kata Abah Gun.

Harapan: Bebas dari Pungutan di Sekolah

Abah Gun berharap, jika terpilih memimpin Kabupaten Malang, pungutan di sekolah dalam bentuk apapun dapat dihapuskan. “Saya sering mendengar keluhan masyarakat terkait iuran sekolah yang berkedok sumbangan. Semoga ke depannya tidak ada lagi praktik semacam ini di sekolah-sekolah di Kabupaten Malang,” ungkapnya. (Nif/Aye/Sg)

Baca Juga : Gaes !!! Tim Hukum GUS Akan Lapor ke Provinsi & DKPP Soal Netralitas Dua Kades