Dekan FISIP UB, Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM. Ia mengatakan bahwa pembukaan kedua program ini adalah respons terhadap permintaan yang tinggi dari berbagai pihak. Terutama instansi pemerintah di Kota Malang dan praktisi ilmu politik. “Program studi ini sudah lama dinantikan oleh mereka yang ingin memperdalam pengetahuan tentang birokrasi dan pemerintahan,” ujarnya.
Penambahan program studi ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan, mengingat tantangan yang semakin kompleks di tingkat pemerintah daerah. “Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah dan Universitas Brawijaya dalam pengembangan SDM,” tambah Anang Sujoko.
Dekan FISIP UB juga menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintahan. Program Magister Ilmu Politik dan Magister Ilmu Pemerintahan ini akan memberikan keterampilan untuk menangani isu-isu pemerintahan terkini, dengan fokus pada inovasi dalam administrasi dan birokrasi.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM pemerintahan, FISIP UB juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Materi anti-korupsi akan diajarkan dalam beberapa mata kuliah yang relevan, dengan pengajaran langsung dari pihak KPK.
Dengan dibukanya dua program baru ini, jumlah program pascasarjana di FISIP UB bertambah menjadi enam, yang sebelumnya sudah ada empat program, yaitu Magister Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Sosial, Magister Sains Psikologi, dan Doktor Ilmu Sosiologi.
