MALANG, SUARAGONG.COM – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal Kota Malang. Hal ini mencakup pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan dinamika ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta prinsip keadilan sosial.
Amithya, politisi perempuan dari PDI Perjuangan, menyatakan bahwa kemandirian fiskal merupakan kunci tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kota malang yang kondusif. Menurutnya, langkah awal untuk mencapainya adalah memahami potensi ekonomi yang dimiliki Kota Malang, seperti sumber pendapatan dari pajak dan retribusi daerah.
“Kami harus paham potensi di Kota Malang, seperti sumber-sumber pajak dan retribusi. Contohnya, optimalisasi titik-titik parkir yang kami miliki. Apakah hasilnya sudah maksimal atau belum. Tiap tahun dilakukan evaluasi, dan saya yakin dengan pendekatan yang tepat, kemandirian fiskal dapat tercapai,” ujarnya.
Amithya juga menyoroti pentingnya penerapan smart city melalui program Integrated Governance and Administration Framework (IGAF). Program ini dinilai mampu menyelesaikan berbagai tantangan regulasi dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.
“Kami akan menyongsong penerapan IGAF. Tadi juga ada masukan dari teman-teman tentang regulasi. Dengan IGAF, tantangan regulasi tersebut akan terselesaikan,” ungkapnya.
Baca Juga :DPRD Kota Malang Usulkan Pengelolaan Lapangan Olahraga oleh Pihak Ketiga
Ia menambahkan bahwa penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, diversifikasi sumber pendapatan, dan sinkronisasi kebijakan merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Fungsi pengawasan terus kami tingkatkan. Nantinya akan dibuat kerangka besar untuk mengawasi program-program turunannya. Kami juga akan mengevaluasi apakah sasaran kebijakan perlu diperluas atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Amithya menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada kualitas implementasi serta komitmen untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Fat/Aye).
(Baca Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News
